E-government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.
Unsur-unsur E-govt:
1.Teknologi informasi (WAN, Internet, mobile computing)
2.Kemudahan penggunaan (user friendly)
3.Transformasi hubungan pemerintah-swasta-masyarakat
4.Perbaikan kinerja kebijakan & pelayanan publik (efisiensi, efektivitas, produktivitas, responsivitas).
Strategi Pengembangan E-gov
Inpres No.3/2003:
1. Sistem layanan yg andal & terpercaya
2. Manajemen Pempus & Pemda holistik
3. Teknologi informasi optimal
4. Peranserta swasta, industri telekomunikasi, teknologi informasi
5. SDM di pemerintahan & e-literacy masyarakat
6. Pengembangan sistematis dengan tahapan yg realistis & terukur.
Tahapan E-gov (ASPA):
1. Emerging; hanya menampilkan situs web sebagai sumber informasi alternatif
2. Enhanced; peningkatan informasi, lebih dinamis
3. Interactive; fasilitas mengunduh formulir, emailing, fasilitas dialogis
4. Transactional; interaksi online payment
5. Seamless; integrasi penuh layanan publik secara online.
Aplikasi E-Gov di Indonesia
1. Sistem database elektronik untuk pelayanan publik
2. Sistem Administrasi Satu Atap (UPTSA, One Stop Service)
3. Sistem Penanganan Keluhan Warga (Complaint Handling, UPIK Jogja)
4. e-Billing (Ditjen Pajak)
5. e-Procurement (Depkeu, Pemda Surabaya)
